Rekonstruksi Sistem Kepemilikan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh Hidayatullah Muttaqin SE, MSi

A. Kutukan globalisasi

Mengapa wilayah Indonesia yang kaya SDA justru mengalami perburukan kinerja dari sisi kesejahteraan masyarakat? Joseph Stiglitz menjelaskan dalam bukunya “Making Globalization Work” bahwa buruknya pekerja disebabkan banyaknya Negara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada SDA dan paradoks Negara kaya SDA cenderung menjadi kaya dengan penduduk yang miskin.

Begitu juga dengan Kalimantan Timur. Daerah yang memiliki potensi pertambangan lebih tinggi dibanding dengan daerah lain seharusnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Dengan PDRB Rp 281,4 trilyun, maka PDRB per kapita Kaltim tahun 2009 mencapai Rp 88,90 juta, sehingga menempatkan pendapatan perkapita provinsi ini tertinggi di Indonesia. Anehnya dengan pendapatan rata-rata di atas kertas Rp 7,41 juta per bulan, tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kaltim hanya Rp 622.754 saja dimana 45,45% di antaranya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan.

Data tersebut menggambarkan adanya penghisapan ekonomi yang menunjukkan terbuktinya teori Stiglitz. Selain itu data tersebut juga membuktikkan wilayah yang memiliki kekayaan SDA melimpah akan mengundang penghisapan ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah yang kekayaan SDAnya lebih kecil. Walaupun demikian, factor utama dari penghisapan ekonomi adalah sistem dan aturan kapitalis dan sekuler yang diterapkan di Negara.

B. Politik ekonomi Islam

Menurut Abdurrahman al-Maliki, Politik Pertumbuhan merupakan Politik Ekonomi Kapitalis yang menempatkan pertambahan pendapatan nasional sebagai asas perekonomian. Metode ini memperhatikan bagaimana besaran pendapatan nasional dapat bertambah yang ditandai dengan meningkatnya angka PDB. Selain itu, metode ini juga fokus pada faktor-faktor pendorong pertumbuhan yaitu konsumsi masyarakat, tingkat investasi, belanja Negara yang dibiayai dengan utang, dan ekspor. Inilah yang menyebabkan penghisapan ekonomi yang terjadi di daerah Kaltim.

Dengan demikian telah terjadi kekeliruan Politik Pertumbuhan sebagai asas perekonomian. Sedangkan masalah perekonomian sesungguhnya terletak pada masalah distribusi kekayaan.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, Politik Ekonomi Islam menjadikan distribusi kekayaan sebagai fokus perhatian. Politik Ekonomi Islam memandang manusia secara individu yang harus dijamin pemenuhan kebutuhan primernya secara layak dan menyeluruh, serta mendorong untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuan masing-masing.

C. Rekonstruksi sistem kepemilikan SDA

Rekonstruksi sistem kepemilikan SDA dapat dilakukan dengan membagi kepemilikan dalam 3 hal yaitu kepemilikan individu, kepemilikan Negara, dan kepemilikan umum.

Adapun benda-benda yang termasuk kepemilikan umum terbagi atas 3 macam yaitu :

    Fasilitas umum

    Barang tambang yang jumlahnya tak terbatas

    SDA yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu (swasta)

Sedangkan fungsi Negara dalam konteks ini hanyalah sebagai pengelola SDA saja.

Dengan metode ini, sektor swasta tidak dapat menguasai harta milik umum termasuk harta milik Negara.

Setiap kekayaan yang menjadi bagian dari harta milik umum dan juga bagian yang menjadi harta milik Negara seluruhnya kembali pemanfaatannya kepada setiap individu yang menjadi warga Negara dalam bentuk penyediaan barang publik dan pelayanan umum oleh Negara. Ini adalah wujud dari politik Negara dalam sistem Islam, yakni politik ri'ayah su'unil ummah (mengurusi urusan umat).

Sumber : makalah TEMILNAS X FoSSEI

Sumber Gambar: stat.ks.kidsklik.com