MEA: Masyarakat Ekonomi Asean

Apa itu Masyarakat Ekonomi Asean?

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang.
Ini dilakukan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.
Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Bagaimana itu mempengaruhi Anda?

Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing.
"Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan," katanya.
"Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya."

Apakah tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dengan negara Asia Tenggara lain?

Sejumlah pimpinan asosiasi profesi mengaku cukup optimistis bahwa tenaga kerja ahli di Indonesia cukup mampu bersaing.
Ketua Persatuan Advokat Indonesia, Otto Hasibuan, misalnya mengatakan bahwa tren penggunaan pengacara asing di Indonesia malah semakin menurun.
"Pengacara-pengacara kita, apalagi yang muda-muda, sudah cukup unggul. Selama ini kendala kita kan cuma bahasa. Tetapi sekarang banyak anggota-anggota kita yang sekolah di luar negeri," katanya.
Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat.
"Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri."
Bagaimana Indonesia mengantisipasi arus tenaga kerja asing?
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menyatakan tidak ingin "kecolongan" dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja.
"Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas," katanya.
"Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena ada tenaga kerja asing jadi tergeser.
Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri.

Apa keuntungan MEA bagi negara-negara Asia Tenggara?

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar.
Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara.
Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta.
Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta.
Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.

(
@Dede Prahasta)

Baca Selengkapnya »

Jangan Menghitung Untung Rugi, Perjuanganmu untuk Negri

“Jangan menghitung untung rugi, perjuanganmu untuk negri”

            

Kalimat tersebut merupakan perkataan Ir.Soekarno yang terpajang di salah satu sisi museum angkut kota Batu. Itulah yang mencoba dilaksanakan delegasi BEM FEB dalam rangkaian acara Temu Ilmiah BEM FEB se-Jawa Bali di UMM 12-14 Mei kemarin. Dengan minimnya persiapan dan di tengah sibuknya rangkaian kegiatan lain akhirnya kami, Tri Lestari, Alqoma Subkhi, dan Suci Nur Aini melaju dengan bonek (bondo nekat).

            

Dewan Pertimbangan Presiden dan Wakil Ketua DPR RI, berbagi banyak ilmu dan menceritakan tentang Indonesia dan perkembangannya. Walikota Batu serta DPRD Malang memaparkan dari sisi lain untuk membangun negri dari bawah. Beruntung salah satu dari kami mendapat kesempatan untuk bertanya dengan salah satu pembicara. Dengan bekal materi tersebut, hari selanjutnya sidang komisi dan sidang pleno diberlangsungkan. Delegasi Universitas Airlangga, Universitas PGRI Kediri, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta tergabung dalam Komisi 4 yang membahas tentang “Regulasi sebagai penunjang roda perekonomian Indonesia”. Delegasi dari UNAIR, Tri Lestari menjadi Ketua sidang Komisi 4 dan dibantu Nanang dari UMS sebagai notulen. Sidang komisi selama kurang lebih 2 jam membuahkan menghasilkan 4 poin permasalahan tentang regulasi beserta solusinya. Kemudian di sidang Pleno, masing-masing ketua komisi memaparkan hasil sidang komisinya. Dengan diskusi terbuka akhirnya setiap permasalahan yang telah dirumuskan menemukan titik temu solusinya. Disini kami menemukan simulasi persidangan para pengurus negara, dan siap menjadi penerusnya yang lebih baik.

            

Namun ilmu yang kami dapat sesungguhnya pada tiap-tiap diskusi non formal dengan delegasi yang lain. Sebuah keadaan kontras dengan apa kami dapati di perkuliahan biasanya. Ketika mahasiswa lain sibuk memikirkan baju apa yang sedang trend, tempat nongkrong mana yang lagi hits, atau kuliah besok akan TA, diantara mahasiswa yang kami temui kemarin telah memikirkan hal yang lebih besar tentang INDONESIA. Melalui acara tersebut setidaknya pemikiran kita telah tertampung dan akan disampaikan pada Watimpres. Kami bersama-sama membangun pemikiran bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia dengan sektor ekonomi. “Sistem ekonomi Indonesia itu unik, kita bukan kapitalis tapi juga bukan sosialis. Sehingga sampai saat ini Indonesia masih belum menemukan identitas ekonominya.” Perkataan dari ketua komisi 4 yang juga disetujui yang lain. Dikatakan system ekonomi Indonesia adalah system ekonomi kerakyatan, namun kenyataannya belum terlaksana sepenuhnya. 

Dari diskusi nonformal salah seorang dari UII mengatakan bahwa setiap system pasti mengandung kapitalis untuk bertahan, begitu pula di Indonesia. Dan hampir semua menolak kejamnya kapitalis, sehingga peranan kita sebagai mahasiswa menentukan perubahan yang ada di Indonesia. Disini kami sedang memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya untuk kesejahteraan rakyat. Misi ini selaras dengan misi yang dibawa oleh ekonomi islam, untuk kesejahteraan umat. Semoga dilain kesempatan, ada forum seperti ini yang dapat menjadi wadah pemikiran kita dalam rangkaian perjuangan kita untuk kesejahteraan. Dan yang terpenting kita butuh pergerakan, aksi nyata untuk merealisasikannya. Atas nama kesejahteraan rakyat, mari kita bumikan Ekonomi yang ideal dan barokah, Ekonomi Islam. (Tri Lestari)

Baca Selengkapnya »