Solusi Polemik Harga Daging
Selasa, 26 Januari 2016 | 12:00 WIB
Kenaikan harga daging kembali menjadi polemik (Republika, 25/1). Meskipun kenaikan harga daging telah terjadi sejak periode Natal dan tahun baru, awal 2016 dihiasi pemberitaan mengenai protes yang dilayangkan pengusaha atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada komoditas ternak impor.
Kebijakan ini telah menyebabkan kenaikan harga daging sapi dalam waktu satu pekan terakhir. Bila pada periode Natal dan tahun baru harga daging sapi berkisar pada harga Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu, dalam sepekan terakhir harga sapi meroket dari Rp 110 ribu menjadi Rp 130 ribu. Hal ini menyebabkan penjualan sapi pedagang yang biasanya mencapai 20 kg hingga 25 kg menjadi turun hanya 10 kg.
Dilaporkan bahwa kebijakan PPN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.010/2015 pada komoditas ternak impor telah dihapus untuk dikaji sementara waktu, sehingga diharapkan harga komoditas daging dapat turun. Namun, menurut penuturan pedagang di beberapa daerah, seperti Bandung, Sukabumi, Ungaran, dan Bandar Lampung, harga daging sapi tidak lantas beranjak turun. Tercatat, harga daging sapi di Ungaran masih pada kisaran Rp 105 ribu hingga Rp 110 ribu.
Masih di harian Republika pada hari yang sama, dilaporakan, di Bandar Lampung harga daging sapi masih menembus Rp 125 ribu sejak pekan lalu. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas daging sapi.
Harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 38 ribu per kg. Menurut para pedagang, kenaikan harga komoditas ternak sudah terjadi pada tingkat pemasok. Hal ini disinyalir merupakan akibat kondisi musim hujan dan cuaca dingin, sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi para peternak dalam rangka menjaga kondisi ternak mereka.
Menurut hukum ekonomi, kenaikan harga dapat terjadi karena adanya perubahan pada sisi permintaan dari konsumen atau penawaran. Permintaan daging mengalami puncaknya pada momen bulan suci Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sehingga pada periode di luar hari raya tersebut dapat dikatakan normal. Adapun, pada sisi penawaran, kebijakan PPN impor daging dan kenaikan biaya produksi akibat musim hujan akan menurunkan jumlah pasokan daging dari importir dan jumlah produksi peternak, sehingga bisa mengganggu penawaran komoditas daging di pasaran. Hal ini akan mendorong kenaikan harga komoditas daging.
Permasalahan harga komoditas daging yang tiap tahun muncul memerlukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Pemenuhan pasokan daging melalui impor adalah solusi jangka pendek yang dalam jangka panjang dapat membahayakan neraca perdagangan dan neraca pembayaran pemerintah.
Pemenuhan pasokan daging melalui pasokan domestik menjadi solusi yang dibutuhkan. Meskipun pada dasarnya ada kebijakan kapal ternak dari pemerintah yang berusaha menghubungkan sentra peternakan sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Pulau Jawa. Namun, adanya tambahan peternakan pembibitan sapi (PPS) perlu dilakukan untuk menguatkan pasokan daging domestik dan menghilangkan ketergantungan impor.
Pendirian PPS tentu memerlukan dana dalam upaya memulainya. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah wakaf uang. Wakaf uang ialah donasi seseorang yang tidak boleh habis. Artinya, dana yang telah terkumpul harus dapat digunakan agar pokok dan manfaatnya tetap terasa.
Dana wakaf uang yang dikumpulkan lembaga-lembaga wakaf sebaiknya digunakan untuk mendirikan fisik dari PPS, seperti gedung pusat pembibitan dan kantor. Adapun tempat pendirian PPS sebaiknya digunakan lahan pada kampus-kampus yang memiliki fakultas yang berkaitan dengan peternakan, seperti fakultas pertanian dengan jurusan pertanian atau fakultas kedokteran hewan. Hal ini didasari beberapa alasan.
Pertama, mahasiswa dapat menjadikan PPS sebagai wahana pembelajaran atau aplikasi dari teori yang diajarkan di kelas secara langsung. Kedua, dosen sebagai insan akademis memiliki tuntutan mengadakan riset, sehingga kehadiran PPS di lingkungan universitas akan memudahkan riset dosen, misalkan, tentang genetika atau penyakit ternak. Ketiga, kesehatan ternak akan terjaga karena diawasi oleh staf universitas yang ahli dibantu oleh ribuan mahasiswa untuk tataran operasionalnya.
Mengingat dana wakaf uang tidak boleh habis maka keperluan operasional PPS harus mencari sumber dana lain, misalkan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan pengguna daging sapi sebagai bahan baku utama. Adanya sinergi industri, universitas, dan lembaga wakaf akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, termasuk masyarakat secara umum.
Industri akan mendapatkan pasokan daging secara langsung dan rutin dengan harga murah dari PPS. Lembaga wakaf akan memperoleh manfaat atas distribusi wakaf uang yang dikumpulkan.
Universitas juga akan diuntungkan karena gedung laboratorium pengembangan sapi bisa didapatkan secara gratis (melalui wakaf) dengan adanya PPS yang dapat menjadi objek penelitian dan riset-riset akan berjalan dengan baik karena didukung CSR. Beban pemerintah dan masyarakat luas karena permasalahan harga daging juga akan berkurang dengan adanya wakaf ini.
Beberapa hal perlu diperhatikan agar skema di atas dapat berjalan. Pertama, diperlukan regulasi khusus dari pemerintah untuk penyediaan daging sapi, yaitu melalui sinergi universitas, perusahaan, dan masyarakat umum (melalui wakaf). Hal ini penting karena tanpa aturan khusus, suplai daging sapi secara total tidak akan bisa menutupi lonjakan kenaikan harga permintaan daging sapi (terutama saat Ramadhan).
Lebih baik lagi apabila PPS tersebut diwajibkan untuk ada dalam setiap provinsi. Di Indonesia, sekarang ini terdapat lebih dari 30 provinsi. Apabila PPS ada dalam setiap kampus besar dalam provinsi tersebut maka mendatangkan daging dari luar provinsi tidak diperlukan lagi.
Kedua, universitas diwajibkan menyiapkan kebutuhan dana atas pendirian laboratorium beserta kebutuhan yang diperlukan untuk PPS tersebut. Dalam hal ini, universitas harus melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf. Ketiga dan mungkin ini yang paling sulit adalah kemauan politik dari pengambil kebijakan. Maukah pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan prowakaf, prorakyat, proekonomi syariah dengan mengatakan "tidak" kepada importir daging sapi.
Apabila ketiga hal ini tidak dilakukan maka setiap tahun kita akan mendapatkan fenomena yang sama dan kita termasuk orang orang yang rugi sebagaimana potongan hadis yang menyatakan bahwa hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Wallahu a'lam.
Raditya Sukmana
Ketua Departemen Ekonomi Syariah FEB Universitas Airlangga
Imam Wahyu Indrawan
Ketua Association of Shariah Economic Studies FEB Universitas Airlangga
#republika
#koran #solusi polemik harga daging
Solusi harga daging harga daging naik harga daging 2016
More info
Line : http://line.me/ti/p/~@prg6907d
Instagram : KSEI_Acsesunair
Selasa, 26 Januari 2016 | 12:00 WIB
Kenaikan harga daging kembali menjadi polemik (Republika, 25/1). Meskipun kenaikan harga daging telah terjadi sejak periode Natal dan tahun baru, awal 2016 dihiasi pemberitaan mengenai protes yang dilayangkan pengusaha atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada komoditas ternak impor.
Kebijakan ini telah menyebabkan kenaikan harga daging sapi dalam waktu satu pekan terakhir. Bila pada periode Natal dan tahun baru harga daging sapi berkisar pada harga Rp 100 ribu hingga Rp 110 ribu, dalam sepekan terakhir harga sapi meroket dari Rp 110 ribu menjadi Rp 130 ribu. Hal ini menyebabkan penjualan sapi pedagang yang biasanya mencapai 20 kg hingga 25 kg menjadi turun hanya 10 kg.
Dilaporkan bahwa kebijakan PPN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/PMK.010/2015 pada komoditas ternak impor telah dihapus untuk dikaji sementara waktu, sehingga diharapkan harga komoditas daging dapat turun. Namun, menurut penuturan pedagang di beberapa daerah, seperti Bandung, Sukabumi, Ungaran, dan Bandar Lampung, harga daging sapi tidak lantas beranjak turun. Tercatat, harga daging sapi di Ungaran masih pada kisaran Rp 105 ribu hingga Rp 110 ribu.
Masih di harian Republika pada hari yang sama, dilaporakan, di Bandar Lampung harga daging sapi masih menembus Rp 125 ribu sejak pekan lalu. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada komoditas daging sapi.
Harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp 38 ribu per kg. Menurut para pedagang, kenaikan harga komoditas ternak sudah terjadi pada tingkat pemasok. Hal ini disinyalir merupakan akibat kondisi musim hujan dan cuaca dingin, sehingga menyebabkan kenaikan biaya produksi para peternak dalam rangka menjaga kondisi ternak mereka.
Menurut hukum ekonomi, kenaikan harga dapat terjadi karena adanya perubahan pada sisi permintaan dari konsumen atau penawaran. Permintaan daging mengalami puncaknya pada momen bulan suci Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sehingga pada periode di luar hari raya tersebut dapat dikatakan normal. Adapun, pada sisi penawaran, kebijakan PPN impor daging dan kenaikan biaya produksi akibat musim hujan akan menurunkan jumlah pasokan daging dari importir dan jumlah produksi peternak, sehingga bisa mengganggu penawaran komoditas daging di pasaran. Hal ini akan mendorong kenaikan harga komoditas daging.
Permasalahan harga komoditas daging yang tiap tahun muncul memerlukan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Pemenuhan pasokan daging melalui impor adalah solusi jangka pendek yang dalam jangka panjang dapat membahayakan neraca perdagangan dan neraca pembayaran pemerintah.
Pemenuhan pasokan daging melalui pasokan domestik menjadi solusi yang dibutuhkan. Meskipun pada dasarnya ada kebijakan kapal ternak dari pemerintah yang berusaha menghubungkan sentra peternakan sapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Pulau Jawa. Namun, adanya tambahan peternakan pembibitan sapi (PPS) perlu dilakukan untuk menguatkan pasokan daging domestik dan menghilangkan ketergantungan impor.
Pendirian PPS tentu memerlukan dana dalam upaya memulainya. Salah satu alternatif pendanaan yang dapat digunakan adalah wakaf uang. Wakaf uang ialah donasi seseorang yang tidak boleh habis. Artinya, dana yang telah terkumpul harus dapat digunakan agar pokok dan manfaatnya tetap terasa.
Dana wakaf uang yang dikumpulkan lembaga-lembaga wakaf sebaiknya digunakan untuk mendirikan fisik dari PPS, seperti gedung pusat pembibitan dan kantor. Adapun tempat pendirian PPS sebaiknya digunakan lahan pada kampus-kampus yang memiliki fakultas yang berkaitan dengan peternakan, seperti fakultas pertanian dengan jurusan pertanian atau fakultas kedokteran hewan. Hal ini didasari beberapa alasan.
Pertama, mahasiswa dapat menjadikan PPS sebagai wahana pembelajaran atau aplikasi dari teori yang diajarkan di kelas secara langsung. Kedua, dosen sebagai insan akademis memiliki tuntutan mengadakan riset, sehingga kehadiran PPS di lingkungan universitas akan memudahkan riset dosen, misalkan, tentang genetika atau penyakit ternak. Ketiga, kesehatan ternak akan terjaga karena diawasi oleh staf universitas yang ahli dibantu oleh ribuan mahasiswa untuk tataran operasionalnya.
Mengingat dana wakaf uang tidak boleh habis maka keperluan operasional PPS harus mencari sumber dana lain, misalkan, dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan pengguna daging sapi sebagai bahan baku utama. Adanya sinergi industri, universitas, dan lembaga wakaf akan memberikan keuntungan kepada semua pihak, termasuk masyarakat secara umum.
Industri akan mendapatkan pasokan daging secara langsung dan rutin dengan harga murah dari PPS. Lembaga wakaf akan memperoleh manfaat atas distribusi wakaf uang yang dikumpulkan.
Universitas juga akan diuntungkan karena gedung laboratorium pengembangan sapi bisa didapatkan secara gratis (melalui wakaf) dengan adanya PPS yang dapat menjadi objek penelitian dan riset-riset akan berjalan dengan baik karena didukung CSR. Beban pemerintah dan masyarakat luas karena permasalahan harga daging juga akan berkurang dengan adanya wakaf ini.
Beberapa hal perlu diperhatikan agar skema di atas dapat berjalan. Pertama, diperlukan regulasi khusus dari pemerintah untuk penyediaan daging sapi, yaitu melalui sinergi universitas, perusahaan, dan masyarakat umum (melalui wakaf). Hal ini penting karena tanpa aturan khusus, suplai daging sapi secara total tidak akan bisa menutupi lonjakan kenaikan harga permintaan daging sapi (terutama saat Ramadhan).
Lebih baik lagi apabila PPS tersebut diwajibkan untuk ada dalam setiap provinsi. Di Indonesia, sekarang ini terdapat lebih dari 30 provinsi. Apabila PPS ada dalam setiap kampus besar dalam provinsi tersebut maka mendatangkan daging dari luar provinsi tidak diperlukan lagi.
Kedua, universitas diwajibkan menyiapkan kebutuhan dana atas pendirian laboratorium beserta kebutuhan yang diperlukan untuk PPS tersebut. Dalam hal ini, universitas harus melakukan kerja sama dengan lembaga wakaf. Ketiga dan mungkin ini yang paling sulit adalah kemauan politik dari pengambil kebijakan. Maukah pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan prowakaf, prorakyat, proekonomi syariah dengan mengatakan "tidak" kepada importir daging sapi.
Apabila ketiga hal ini tidak dilakukan maka setiap tahun kita akan mendapatkan fenomena yang sama dan kita termasuk orang orang yang rugi sebagaimana potongan hadis yang menyatakan bahwa hari sekarang harus lebih baik dari hari kemarin. Wallahu a'lam.
Raditya Sukmana
Ketua Departemen Ekonomi Syariah FEB Universitas Airlangga
Imam Wahyu Indrawan
Ketua Association of Shariah Economic Studies FEB Universitas Airlangga
#republika
#koran #solusi polemik harga daging
Solusi harga daging harga daging naik harga daging 2016
More info
Line : http://line.me/ti/p/~@prg6907d
Instagram : KSEI_Acsesunair
